Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meluncurkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025. Indikator ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

"Pencegahan korupsi bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga memastikan regulasi mendukung ekosistem yang bersih dan sehat. MCP harus menjadi sistem yang memperkuat tata kelola tanpa menciptakan hambatan bagi sektor usaha dan pembangunan ekonomi," ujar Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Setyo, di gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Dalam penilaian tahun 2024, indeks MCP secara nasional mencapai angka 76, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 75. Namun, perhatian khusus diberikan pada sektor pengadaan barang dan jasa yang masih memiliki skor terendah, yakni 68. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pengadaan masih menjadi tantangan utama bagi banyak daerah.

Peluncuran indikator MCP 2025 ini mencakup delapan fokus area, yaitu:

1. Perencanaan dan penganggaran
2. Pengadaan barang dan jasa
3. Pelayanan publik
4. Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
5. Manajemen ASN
6. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
7. Optimalisasi pajak daerah
8. Perizinan

Dalam acara peluncuran ini, hadir pula Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak; Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Wawan Wardiana; serta perwakilan dari 546 pemerintah daerah, baik secara langsung maupun daring. KPK juga memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dalam implementasi MCP 2024.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan korupsi, BKPSDM Kota Yogyakarta telah mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rapat koordinasi bersama Inspektorat Kota Yogyakarta dan KPK RI. Rapat tersebut dilaksanakan pada Senin (10/3/2025) di RR Bathara Wisnu, Lt 3 Inspektorat, dalam rangka Sosialisasi Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025.