Kota Yogyakarta, 06 Maret 2025. Mewujudkan pelayanan publik yang berkeadilan dan masyarakat Kota Yogyakarta yang bahagia menjadi tujuan utama dalam mendukung Asta Cita, delapan misi Presiden dan Wakil Presiden. Misi ini mencakup berbagai aspek penting seperti (1) memperkokoh ideologi Pancasila, memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, serta (2) membangun kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Selain itu,(3) peningkatan lapangan kerja berkualitas, dorongan terhadap kewirausahaan, pengembangan industri kreatif, dan kelanjutan pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari upaya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam rangka (4) memperkuat pembangunan sumber daya manusia, pemerintah juga menitikberatkan pada sains dan teknologi, pendidikan, kesehatan, serta kesetaraan gender. (5) Penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas menjadi langkah penting dalam mewujudkan keadilan sosial. (6) Hilirisasi dan industrialisasi terus didorong agar mampu meningkatkan nilai tambah dalam negeri, sekaligus (7) membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Semua ini membutuhkan ( 8 ) reformasi politik, hukum, dan birokrasi yang kuat, termasuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba.

Untuk mendukung pencapaian tersebut, diperlukan Grand Desain Pelayanan Publik yang berorientasi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Pelayanan publik yang berkeadilan akan menciptakan masyarakat yang bahagia, yang pada akhirnya berkontribusi pada meningkatnya indeks pelayanan publik secara nasional. Dalam implementasinya, pendekatan berbasis digitalisasi pelayanan publik, inovasi dalam sistem layanan, serta penguatan strategi kebijakan menjadi elemen utama dalam menciptakan layanan yang lebih efisien dan berdaya guna. Tata kelola pemerintah yang baik dan reformasi birokrasi menjadi pilar utama dalam menjamin keberlanjutan serta efektivitas pelayanan.

Penguatan kelembagaan dan tata laksana menjadi pondasi dasar dalam membangun sistem pelayanan yang kokoh. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur menjadi kunci dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Di samping itu, pengawasan dan akuntabilitas aparatur harus diperkuat untuk menjamin transparansi dalam setiap aspek layanan publik. Transformasi digital juga menjadi keharusan untuk memastikan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Semua langkah ini harus didasarkan pada prinsip inklusivitas, pemanfaatan teknologi, orientasi pada kebutuhan pengguna, efisiensi, transparansi, serta keberlanjutan.

Sebagai bagian dari birokrasi yang melayani, ASN Kota Yogyakarta memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan Grand Desain Pelayanan Publik ini. Dengan penerapan strategi dan prinsip yang tepat, diharapkan ASN mampu menghadirkan pelayanan publik yang tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga membawa perubahan nyata bagi masyarakat. Kepercayaan publik terhadap birokrasi akan meningkat seiring dengan perbaikan sistem layanan yang terus dilakukan. Melalui pendekatan yang berorientasi pada keadilan, inovasi, dan keberlanjutan, pelayanan publik di Kota Yogyakarta akan semakin maju, responsif, dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.(vemiadi: sumber https://www.youtube.com/watch?v=DECLxxDSb1s&ab_channel=KementerianPANRB)