Kota Yogyakarta , 28 Februari 2025, BKPSDM Kota Yogyakarta kembali menghadirkan inovasi berbasis data dalam bentuk peta tematik. Selama ini, data kepegawaian ASN di Kota Yogyakarta telah dikelola dengan sistem yang rapi, namun belum pernah divisualisasikan dalam bentuk peta tematik yang dapat memberikan gambaran menyeluruh dalam satu pandangan. Fakta bahwa BKPSDM adalah pihak yang melakukan input, memproses, dan mengolah data kepegawaian membuat munculnya peta ini menjadi langkah logis sekaligus strategis. Dengan adanya peta ini, sebaran ASN di seluruh Kemantren Kota Yogyakarta kini dapat dianalisis dengan lebih cepat, lebih jelas, dan tentunya lebih mudah dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.

Peta ini tidak hadir begitu saja, tetapi merupakan hasil kolaborasi lintas instansi yang solid. Fatmah Rosyati, selaku Sekretaris Badan, memberikan dukungan penuh terhadap proyek ini, sementara Dinas Pertanahan dan Tata Ruang turut serta dalam dukungan gambar peta tematik. Hasilnya, lahirlah sebuah peta berjudul "PETA TEMATIK SEBARAN DATA ASN DI KEMANTREN KOTA YOGYAKARTA DALAM JABATAN DAN JENIS KELAMIN DATA REKAPITULASI DESEMBER 2024 BERSAMA JUMLAH PENDUDUK DENGAN PERSENTASE DARI TOTAL PENDUDUK KOTA YOGYAKARTA." Judulnya memang panjang, tapi jangan salah, isinya justru memadatkan banyak informasi penting dalam satu tampilan yang intuitif (di website resmi dengan link https://bkpsdm.jogjakota.go.id/page/index/geo-spasial-asn-kota-yogyakarta) . Ini bukan sekadar kumpulan titik dan warna di atas kertas, melainkan representasi visual dari realitas kepegawaian yang dapat dijadikan dasar kebijakan.

Tujuan utama dari peta ini adalah memberikan perspektif baru dalam menganalisis distribusi ASN di setiap Kemantren berdasarkan jabatan dan jenis kelamin, sekaligus melihatnya dalam konteks jumlah penduduk secara keseluruhan. Dengan cara ini, BKPSDM dapat dengan mudah mengidentifikasi apakah distribusi ASN sudah merata atau masih terdapat ketimpangan di beberapa wilayah. Selain itu, data ini juga dapat menjadi rujukan dalam menyusun perencanaan kebutuhan pegawai ke depan, baik dalam aspek perekrutan maupun redistribusi ASN agar pelayanan publik semakin optimal.

Diharapkan, dengan adanya peta ini, kebijakan terkait kepegawaian dapat lebih berbasis data dan fakta di lapangan. Tidak ada lagi keputusan yang dibuat berdasarkan asumsi semata, karena semua sudah tersaji dalam satu peta yang dapat dengan cepat dianalisis. Bagi pimpinan daerah, peta ini bisa menjadi alat yang sangat efektif dalam mengevaluasi distribusi ASN dan menyesuaikan strategi pemerataan pegawai di berbagai wilayah. Sementara itu, bagi masyarakat luas, peta ini juga menjadi wujud transparansi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik.

Ke depan, inovasi ini diharapkan dapat terus berkembang. Peta tematik ini bisa menjadi fondasi untuk pengembangan data spasial lainnya, misalnya dengan menambahkan aspek kompetensi ASN, kinerja, atau bahkan kebutuhan spesifik di setiap wilayah. Dengan pendekatan berbasis data ini, BKPSDM Kota Yogyakarta semakin siap menghadapi tantangan kepegawaian yang dinamis dan terus berubah. Jadi, siapa bilang peta hanya soal navigasi jalan? Di tangan BKPSDM, peta kini menjadi alat navigasi kebijakan yang inovatif dan visioner.(vemiadi)