Kota Yogyakarta 01 Oktober 2024, Dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Yogyakarta yang akan memilih tiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas. Pilkada 2024 ini mempertemukan tiga pasangan calon, yaitu M Afnan Hadikusumo dan Singgih Raharjo, Heroe Poerwadi dan Sri Widya Supena, serta Hasto Wardoyo dan Wawan Harmawan. Masing-masing pasangan membawa visi dan misi yang berbeda, namun satu hal yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana ASN tetap berperan sebagai pelayan publik yang tidak berpihak pada salah satu kandidat. Netralitas ASN menjadi krusial dalam menjaga agar proses Pilkada berjalan adil dan demokratis. Sebagai penggerak birokrasi, ASN memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa segala proses administrasi dan pelayanan publik tetap berjalan tanpa terganggu oleh dinamika politik.

BKPSDM Kota Yogyakarta telah mengambil langkah proaktif dengan terus menerus mensosialisasikan pentingnya netralitas ASN dalam Pilkada. Sosialisasi yang berkelanjutan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengingatkan ASN agar tidak terlibat dalam segala bentuk dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap salah satu pasangan calon. Melalui berbagai media, seperti pelatihan dan pertemuan rutin, BKPSDM mengedukasi pegawai mengenai peraturan yang melarang keterlibatan dalam kampanye, baik melalui media sosial, menghadiri acara kampanye, atau memasang alat peraga kampanye. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga integritas ASN, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap netralitas lembaga pemerintah di tengah proses politik yang berlangsung.
Dengan komitmen penuh dari BKPSDM dan kesadaran para ASN untuk tetap netral, diharapkan pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta dapat berlangsung dengan lancar dan adil. Peran ASN yang netral, objektif, dan profesional akan membantu menciptakan suasana demokrasi yang sehat, di mana masyarakat dapat memilih dengan bebas tanpa adanya intervensi atau tekanan dari aparatur negara. Ini adalah momen penting bagi ASN untuk menunjukkan integritas mereka dalam mendukung demokrasi yang bersih dan bertanggung jawab, serta memastikan bahwa kepentingan publik selalu menjadi prioritas utama. (vemiadi)