Kota Yogyakarta 15 November 2023, Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran penting sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Netralitas ASN bukan sekadar kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi juga merupakan pondasi yang kuat bagi integritas demokrasi kita. Dalam menghadapi Pemilu 2024, kita perlu terus mengedepankan prinsip-prinsip kunci untuk memastikan proses yang adil dan transparan.

1. Pelaksana Kebijakan Publik:

Sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN memiliki peran strategis dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah menjadi tindakan nyata. Dalam konteks pemilu, mereka harus memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan terkait pemilu berlangsung secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. ASN diharapkan untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat diartikan sebagai dukungan terhadap pihak tertentu.

2. Pelayan Publik:

Sebagai pelayan publik, ASN memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Hal ini mencakup penyediaan informasi yang akurat, penanganan keluhan dengan obyektif, dan pelayanan publik yang inklusif dan merata kepada semua warga masayarakat.

3. Perekat Pemersatu Bangsa:

Netralitas ASN juga menjadikan mereka sebagai perekat pemersatu bangsa. Mereka diharapkan untuk menjaga kesatuan dan persatuan di tengah-tengah perbedaan politik. Dalam konteks pemilu, ASN harus berperan sebagai mediator yang membantu masyarakat memahami proses pemilihan dan mendorong partisipasi aktif tanpa memihak pada kelompok atau kandidat tertentu.

Dengan mengedepankan peran sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa, ASN memainkan peran kunci dalam menjaga netralitas selama proses pemilu. Kesadaran dan kepatuhan ASN terhadap aturan dan prinsip-prinsip ini akan memberikan kontribusi besar dalam menciptakan proses pemilu yang adil, transparan, dan mendukung demokrasi yang berkualitas.

Dalam menghadapi Pemilu 2024, Aparatur Sipil Negara (ASN) diingatkan untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Kementerian (KLIK untuk Download) terkait pelaksanaan Pemilu. Terdapat dua jenis pelanggaran yang perlu dihindari oleh ASN, yakni pelanggaran terhadap Kode Etik dan pelanggaran disiplin.

Pelanggaran Kode Etik:

• Memasang Alat Peraga Kampanye Bakal Calon:

ASN dilarang memasang alat peraga kampanye bagi bakal calon peserta Pemilu. Tindakan ini dianggap dapat merusak netralitas ASN dan menciptakan dukungan terbuka.

• Sosialisasi Kampanye Media Sosial garis miring Online Bakal Calon:

Partisipasi aktif ASN dalam menyebarkan kampanye melalui media sosial atau online bagi bakal calon dianggap sebagai pelanggaran etika.

• Menghadiri Deklarasi garis miring Kampanye Bakal Calon:

Kehadiran ASN dalam acara deklarasi atau kampanye bakal calon, serta memberikan dukungan aktif, dianggap merusak netralitas yang seharusnya sangat dihindari.

Pelanggaran Disiplin:

• Memasang Spanduk garis miring Baliho garis miring Alat Peraga Terkait Calon Peserta Pemilu:

ASN yang terlibat dalam pemasangan alat peraga terkait calon peserta Pemilu di lingkungan kerjanya melanggar aturan disiplin.

• Menghadiri Deklarasi garis miring Kampanye Calon dan Memberikan Tindakan garis miring Dukungan Keberpihakan:

ASN dilarang menghadiri acara kampanye dan memberikan tindakan atau dukungan yang menunjukkan keberpihakan terhadap calon tertentu.

• Menjadi Anggota dan garis miring atau Pengurus Partai Politik:

ASN tidak diperkenankan menjadi anggota atau pengurus partai politik untuk memastikan independensi dan netralitasnya.

Implikasi dan Dampak Pelanggaran:

Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat berakibat serius, termasuk sanksi disiplin, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemecatan. ASN yang terlibat dalam pelanggaran juga dapat merugikan citra lembaga dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap netralitas institusi pemerintah.

Oleh karena itu, penting bagi setiap ASN untuk memahami dan menghormati aturan yang telah ditetapkan, memastikan netralitasnya dalam konteks Pemilu 2024. Dengan demikian, kita dapat melibatkan ASN secara objektif dan adil dalam mendukung kelancaran proses demokrasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip integritas dan keberpihakan kepada kepentingan publik. ASN yang tetap netral adalah kunci untuk menjaga integritas Pemilu dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Melalui partisipasi aktif ASN dalam menjaga netralitas, kita memastikan bahwa pemilu bukan hanya menjadi ajang kontestasi politik, tetapi juga sebuah wahana untuk membangun keadilan, integritas, dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, mari bersama-sama menguatkan komitmen untuk menjaga netralitas ASN, merangkul nilai-nilai keadilan, keberpihakan kepada kepentingan publik, dan integritas yang tinggi.(vemiadi dari berbagai sumber)

Buku Saku ASN Netral yang diterbitkan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara dapat di download di SINI.